Berita Terkini

Hai #TemanPemilih, dalam rangka menindaklanjuti surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 2791/PK.02.1-SD/04/2025 Tanggal 14 Agustus 2025, KPU Kabupaten Grobogan gelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan tepat pada pukul 07.00 WIB, Minggu (17/8/2025). Upacara yang bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Grobogan dan Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan.  Komandan upacara kali ini adalah Rama Eka Saputra, S.H. Kasubbag Parmas dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan sedangkan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Ketua KPU Kabupaten Grobogan, Agung Sutopo, S.Pi. Dalam amanatnya Agung Sutopo menyampaikan pentingnya menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai momentum memperkuat persatuan dan pengabdian kepada bangsa. Mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, menegaskan bahwa persatuan menjadi pondasi kedaulatan, yang berujung pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Agung Sutopo juga mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, meski harus bekerja melebihi jam kerja biasa dan menghadapi tantangan di lapangan. Meski agenda Pemilu telah usai, KPU kini memasuki tahap konsolidasi berupa evaluasi, pengarsipan, serta pembenahan untuk meningkatkan kualitas Pemilu ke depan. Tak lupa Agung Sutopo menekankan pentingnya menjaga soliditas internal, kemandirian lembaga, integritas, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi. Amanat ditutup dengan ajakan menjadikan semangat para pejuang kemerdekaan sebagai inspirasi menjaga martabat demokrasi serta membawa Indonesia menuju kemajuan.

Bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan kembali mengikuti kajian rutin “Kamis Sesuatu” yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/8/2025). Kegiatan yang sudah memasuki seri ke-14 ini dilaksanakan secara daring dan menghadirkan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta KPU Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Tema diskusi kali ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Acara dibuka oleh Paulus Widiyantoro, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Paulus menegaskan pentingnya forum ini sebagai ajang berbagi pengalaman. “Kasus di Kabupaten Bungo memberi banyak pelajaran. Persoalan pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak membawa KTP elektronik ternyata bisa berdampak besar hingga berujung sengketa di MK,” jelasnya. Sementara itu, Suparmin, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, memaparkan bahwa sengketa Pilkada 2024 di Bungo menjadi satu-satunya perkara di Indonesia yang sampai menghadirkan kotak suara TPS ke ruang sidang MK. Dari hasil putusan, MK memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 TPS. “Setelah PSU, hasil suara berbalik. Pasangan yang awalnya kalah justru berbalik unggul,” ungkapnya. Narasumber lain, Sodri Hamzah, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bungo, turut menceritakan dinamika proses sengketa hingga pelaksanaan PSU. Ia menekankan pentingnya mitigasi agar kasus serupa tidak terulang. “Kami belajar bahwa verifikasi identitas pemilih harus lebih ketat. Bahkan pada PSU, dilakukan langkah tambahan seperti dokumentasi foto pemilih dan pemasangan CCTV di TPS,” jelas Sodri. Sebagai pembanding, Tarwandi dari Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Batang memberikan ulasan akademis terhadap pertimbangan hukum MK dalam perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa kelemahan administratif kecil sekalipun dapat dimanfaatkan pihak tertentu sebagai dasar gugatan. Kegiatan ditutup dengan arahan dan kajian hukum oleh Muslim Aisha, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Melalui forum ini, KPU Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di daerah dapat mengambil pelajaran dari pengalaman KPU Kabupaten Bungo dan Jambi. Dengan demikian, tahapan Pemilu maupun Pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Webinar AP Corner edisi ke-38 dengan tema “Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah dalam Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Versi 6 dengan Mekanisme Pembayaran LS Kontraktual", Kamis (14/8/2025). Acara yang digelar secara daring ini diikuti lebih dari 900 peserta melalui Zoom dan 1.000 penonton via YouTube. Kegiatan dibuka oleh perwakilan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Hasan Asyari, yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Selanjutnya, keynote speech disampaikan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb, Sulaimansyah, yang memaparkan sinergi antara Kementerian Keuangan, LKPP, dan Kemendagri dalam mengembangkan e-Katalog versi 6. Menurutnya, versi terbaru e-Katalog membawa perubahan signifikan dari versi sebelumnya, dengan integrasi proses pemesanan dan pembayaran dalam satu sistem. Hal ini didukung terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pembayaran, baik melalui LS kontraktual maupun nonkontraktual, serta uang persediaan (UP). Narasumber utama, Maryono, Kasubdit Transformasi Kelembagaan DJPb, menjelaskan detail teknis interkoneksi e-Katalog dengan aplikasi SAKTI dan SPAN, termasuk prosedur pemesanan, penerbitan surat pesanan, BAST/BAPP, hingga pengajuan tagihan. Ia juga memaparkan penggunaan virtual account untuk pembayaran UP serta konsep affiliated supplier untuk LS kontraktual, yang memungkinkan pembagian dana ke beberapa rekening penerima. Acara yang dipandu moderator Jus Samuel Sihotang ini juga diwarnai sesi tanya jawab interaktif, membahas tantangan implementasi seperti integrasi kontrak multi-akun, pembayaran yang melewati batas akhir tahun, hingga akses PPSPM ke e-Katalog. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman satker kementerian/lembaga dalam memanfaatkan platform pembayaran pemerintah, sekaligus mendorong percepatan dan akurasi belanja negara melalui digitalisasi pengadaan barang/jasa.

KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan diskusi bertema “Pencegahan Kekerasan Seksual dan Lika-Liku Hukum serta Pendampingan Korban Kekerasan Seksual” secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (13/8/2025) bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual ini diikuti oleh Komisioner dan jajaran sekretariat KPU se-Jawa Tengah, serta menghadirkan narasumber dari LBH APIK Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko. Kegiatan yang merupakan seri keempat dari rangkaian edukasi ini dibuka oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha. Ia menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang kondusif, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Muslim Aisha juga mengingatkan bahwa fenomena kekerasan seksual sering kali bagaikan fenomena “gunung es”, kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kejadian sesungguhnya. Dewantoputra Adhipermana Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah memaparkan data nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) tahun 2025 yang mencatat 18.163 kasus kekerasan seksual, dengan korban perempuan mencapai 15.620 orang dan korban laki-laki 3.764 orang. Di Jawa Tengah sendiri, jumlah kasus tercatat lebih dari 1.000 kasus per tahun. Dalam paparannya, Direktur LBH APIK Semarang, Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko menjelaskan tantangan penanganan kasus, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, hambatan pembuktian, hingga keterbatasan fasilitas ramah disabilitas di layanan publik. Ia juga mengungkap bahwa pendamping sering menghadapi ancaman, intimidasi, hingga kekerasan fisik saat mendampingi korban. LBH APIK Semarang mendorong adanya kerja sama lintas lembaga, sistem layanan yang ramah korban, pelatihan berbasis gender, serta penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara konsisten. Pihaknya juga mengedukasi masyarakat untuk mengenali sinyal internasional tangan sebagai tanda darurat bagi korban kekerasan. Diskusi berlangsung interaktif, dimana pertanyaan seputar prosedur pendampingan, pentingnya persetujuan korban (informed consent), hingga efektivitas Satgas dalam memberikan perlindungan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen KPU se-Jawa Tengah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan seksual dan responsif terhadap korban.

#TemanPemilih, bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan hadir secara daring dalam Peluncuran buku berjudul “Ombak dari Utara” karya dari Abidah El Khalieqy, Rabu (13/8/2025). Acara yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh Anggota KPU RI sekaligus Kadiv Sosdiklih Parmas, August Mellaz, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Abidah El Khalieqy selaku penulis, perwakilan Solopos Media Group selaku penerbit, serta disiarkan secara daring melalui YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah. Novel Ombak dari Utara mengangkat kisah perjalanan tahapan sosialisasi Pilgub Jateng 2024 yang dikemas dalam narasi sastra. Melalui cerita berlatar pesisir Pantura, karya ini memotret dinamika politik lokal, termasuk fenomena politik uang, tokoh non-elektoral seperti botoh, dan tantangan menjaga integritas demokrasi. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam sambutannya menyebut peluncuran novel ini sebagai langkah kreatif dan “out of the box” yang belum pernah dilakukan KPU di daerah lain. “Karya ini menjadi bentuk edukasi politik yang lebih humanis, dengan harapan memberikan manfaat luas dan menjadi amal jariah,” ujarnya. Anggota KPU RI sekaligus Kadiv Sosdiklih Parmas, August Mellaz, mengapresiasi inisiatif ini. Menurutnya, karya tersebut bukan sekadar catatan tahapan pilkada, tetapi juga produk pengetahuan yang dikemas dari sudut seni dan sastra, sehingga dapat menjadi warisan penting bagi penyelenggara pemilu. Penulis novel, Abidah El Khalieqy, mengungkapkan bahwa proses penulisan dilakukan melalui riset lapangan di pesisir Jawa Tengah. Ia berharap tokoh utama novel, Damar, dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melawan pragmatisme politik dan mengedepankan integritas dalam demokrasi. Acara peluncuran ditandai dengan prosesi sentuh layar LED, penandatanganan cover buku oleh penulis dan jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, pemotongan tumpeng, serta penyerahan cenderamata kepada penulis dan penerbit. KPU Provinsi Jawa Tengah merencanakan agar novel ini nantinya dapat diterbitkan lebih luas sebagai literasi politik bagi masyarakat.

Hai #TemanPemilih, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti Zoom Meeting "NGOPI ASLI" (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Grobogan, Selasa (12/08/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini mengusung tema KICK OFF : Koordinasi Awal Lelang Logistik Pasca Pemilihan. Kegiatan dibuka oleh Handi Tri Ujiono, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Ia menyampaikan melalui kegiatan ini akan mengupas bersama persiapan-persiapan dalam rangka melaksanakan salah satu pengelolaan BMN habis pakai yaitu lelang eks logistik Pemilihan 2024. Meskipun prosesnya untuk di Kabupaten/Kota sudah berjalan dan di Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah hampir selesai, namun demikian tidak ada salahnya untuk memastikan bagaimana proses pengelolaan BMN yang dibeli dengan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD telah habis masa pakainya yang kemudian akan dilaksanakan lelang dan hasilnya akan diserahkan pada kas negara. Dalam arahannya Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana menyampaikan tindak lanjut atas pengelolaan persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 dan pentingnya memahami retensi arsip dan regulasi seperti Keputusan KPU 1353 Tahun 2023, PKPU 7 Tahun 2023, Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 dan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 134/RT.01.3-SD/05/2025. Tri Tujiana menekankan pemindahtanganan barang perlu dipercepat agar gudang bisa dikosongkan sebelum masa sewa habis, dan juga perlunya komunikasi yang intensif dengan KPKNL dan pemilik gudang. Berikutnya penyampaian progres pelaksanaan lelang oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan lelang berlangsung yang dipandu langsung oleh Eko Supriyono, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan juga pentingnya pengelolaan logistik dengan memperhatikan unsur estetika karena ini menunjukkan performa kerja oleh Basmar Perianto Amron, Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya sebatas ilmu tapi ada seni di dalam pengelolaannya. Hal ini juga akan dapat memperkuat kemampuan interpersonality serta menunjukkan kerja yang sepenuh hati sehingga pelaksanaan lelang dapat berjalan sukses, ungkapnya. Acara dimulai pukul 10.00 WIB, diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.