
KPU Kabupaten Grobogan Mengikuti Kegiatan Webinar AP Corner Edisi ke-38
KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Webinar AP Corner edisi ke-38 dengan tema “Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah dalam Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Versi 6 dengan Mekanisme Pembayaran LS Kontraktual", Kamis (14/8/2025). Acara yang digelar secara daring ini diikuti lebih dari 900 peserta melalui Zoom dan 1.000 penonton via YouTube.
Kegiatan dibuka oleh perwakilan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Hasan Asyari, yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Selanjutnya, keynote speech disampaikan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb, Sulaimansyah, yang memaparkan sinergi antara Kementerian Keuangan, LKPP, dan Kemendagri dalam mengembangkan e-Katalog versi 6.
Menurutnya, versi terbaru e-Katalog membawa perubahan signifikan dari versi sebelumnya, dengan integrasi proses pemesanan dan pembayaran dalam satu sistem. Hal ini didukung terbitnya Perdirjen Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pembayaran, baik melalui LS kontraktual maupun nonkontraktual, serta uang persediaan (UP).
Narasumber utama, Maryono, Kasubdit Transformasi Kelembagaan DJPb, menjelaskan detail teknis interkoneksi e-Katalog dengan aplikasi SAKTI dan SPAN, termasuk prosedur pemesanan, penerbitan surat pesanan, BAST/BAPP, hingga pengajuan tagihan. Ia juga memaparkan penggunaan virtual account untuk pembayaran UP serta konsep affiliated supplier untuk LS kontraktual, yang memungkinkan pembagian dana ke beberapa rekening penerima.
Acara yang dipandu moderator Jus Samuel Sihotang ini juga diwarnai sesi tanya jawab interaktif, membahas tantangan implementasi seperti integrasi kontrak multi-akun, pembayaran yang melewati batas akhir tahun, hingga akses PPSPM ke e-Katalog.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman satker kementerian/lembaga dalam memanfaatkan platform pembayaran pemerintah, sekaligus mendorong percepatan dan akurasi belanja negara melalui digitalisasi pengadaan barang/jasa.