KPU Kabupaten Grobogan Mengikuti Kegiatan Bicara Seputar Perencanaan dan Data Secara Daring
Hai #TemanPemilih, bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Bicara Seputar Perencanaan dan Data (BerCanDa) Episode Ke-3 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/9/2025). Acara diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber dari Kabag Fasilitasi Administrasi Kerja Sama KPU RI, M. Sukma S. Holle.
Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah yang diwakilkan oleh Basmar Perianto Amron menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang membahas tupoksi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Ia menekankan pentingnya profesionalitas, transparansi, serta kerja sama lintas lembaga guna mendukung terwujudnya pemilu yang berkualitas.
“Pemilu yang berkualitas bisa terwujud dengan dukungan pemilih dan peserta yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari seluruh lini dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana, menambahkan bahwa hingga tahun 2025 telah tercatat sejumlah kerja sama yang dijalin KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2022 terdapat 2 kerja sama, 2023 ada 1, 2024 meningkat menjadi 26, dan 2025 tercatat 1 kerja sama yang masih berjalan. Menurutnya, pasca tahapan pemilu, kerja sama ini diharapkan bisa semakin efektif setelah melalui evaluasi dan review.
Penyampaian materi oleh narasumber Kabag Fasilitasi Administrasi Kerja Sama KPU RI, M. Sukma S. Holle. yang dipandu oleh Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Sabbikisma Setia N. Materi bertajuk Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di KPU membahas secara rinci mekanisme penyusunan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, hingga tips praktis penyusunan yang sah secara hukum.
Melalui kegiatan ini, KPU diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, standarisasi administrasi, serta meningkatkan efektivitas kerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
