Berita Terkini

#TemanPemilih, bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring, Selasa (9/9/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI ini diikuti oleh KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa sesuai amanah Undang-Undang, KPU memiliki tugas memutakhirkan data pemilih dengan basis data awal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efektif dan akuntabel. “Ini merupakan kegiatan kontinyu, berkelanjutan, dan senantiasa dilakukan oleh KPU,” ungkapnya. Mochammad Afifuddin menambahkan, pemutakhiran data pemilih menjadi bagian dari program prioritas nasional yang termasuk juga dalam rencana strategis KPU, selain pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal, serta penguatan dan integrasi sistem informasi pemilih. Ia juga memberikan apresiasi kepada Divisi Data dan Informasi yang menjalankan tugas pemutakhiran data secara konsisten. Sementara itu, Iffa Rosita, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU RI, menyampaikan bahwa PDPB merupakan tindak lanjut dari sinergi atas MoU dengan Ditjen Dukcapil serta penguatan koordinasi antar lembaga pasca Pemilu/Pemilihan. Ia menjelaskan, aplikasi Sidalih kini terus ditingkatkan fungsinya untuk mendukung PDPB sebagai langkah awal menuju Pemilu 2029. “PDPB sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM penyelenggara serta upaya mendorong partisipasi pemilih,” terangnya. Adapun Betty Epsilon Idroos, Kadiv Data dan Informasi KPU RI, memaparkan materi bertajuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan secara eksplisit bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tujuan PDPB adalah memelihara dan memperbarui data secara berkala serta menyediakan informasi pemilih secara nasional. Betty Epsilon Idroos juga menjelaskan tahapan persiapan penetapan PDPB Triwulan III tahun 2025, mulai dari pengumpulan data, verifikasi dan validasi, koordinasi, rekapitulasi, hingga pleno penetapan. Analisis PDPB tahun ini mencakup temuan data invalid dan data ganda yang menjadi dasar tindak lanjut perbaikan. Rapat daring ini berlangsung interaktif, diwarnai diskusi dan tanya jawab yang antusias dari seluruh peserta.

#TemanPemilih, bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan kembali mengikuti kegiatan Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) secara daring, Selasa (9/9/2025). Acara yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan mengangkat tema “One’s in Touch Passing: Finalisasi Rencana Kerja Lelang Logistik”. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, dalam arahannya menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi sarana berbagi pengalaman dan pencerahan dalam pengelolaan lelang Barang Milik Negara (BMN). “Hari ini kita pastikan dapat memperkuat pemahaman dan konsolidasi dalam pengelolaan BMN, sehingga tata kelola bisa semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya. Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menambahkan bahwa kegiatan ini penting untuk memahami penyebab kegagalan lelang serta langkah-langkah perbaikan. “Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita dalam pengelolaan logistik, baik kepada masyarakat maupun negara,” tegasnya. Dalam kegiatan ini, hadir dua narasumber yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Demak, Heri Darwanto, serta Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga, Mundarti. Heri Darwanto berbagi pengalaman sukses pelaksanaan lelang logistik Pemilihan Tahun 2024. Sementara itu, Mundarti menceritakan kendala gagal lelang akibat tidak adanya penawaran, yang dipengaruhi harga pasaran kertas yang rendah serta kurang luasnya penyebaran pengumuman. Ia menekankan pentingnya langkah strategi khusus agar lelang bisa berhasil. Selain pemaparan materi, terdapat pula sesi penyampaian progres pelaksanaan lelang oleh KPU Kabupaten/Kota yang sedang melakukan lelang ulang. Sesi ini dipandu oleh moderator Eko Supriyono, Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU se-Jawa Tengah dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain untuk meningkatkan tata kelola logistik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Hai #TemanPemilih, dalam rangka peningkatan integritas serta pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU RI, Senin (8/9/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, serta KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sosialisasi diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Inspektur Wilayah III Inspektorat KPU RI, Ferry Syahminan, yang menyampaikan bahwa maksud dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman terhadap aturan hukum dan etika terkait korupsi serta gratifikasi, membentuk perilaku pegawai yang berintegritas, serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan, bersih, dan akuntabel. Ferry Syahminan juga menambahkan bahwa tujuan utama sosialisasi adalah memberikan pengetahuan kepada seluruh aparatur mengenai definisi dan bentuk-bentuk korupsi serta gratifikasi, konsekuensi hukum dan etika yang ditimbulkan, hingga mekanisme pelaporan gratifikasi. “Kegiatan ini juga mendorong sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi,” ujarnya. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk edukasi integritas bagi setiap penyelenggara pemilu. Ia menyampaikan bahwa KPU termasuk lembaga yang memiliki potensi rawan terhadap korupsi dan gratifikasi, khususnya dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Oleh karena itu, menurutnya, pelatihan dan sosialisasi seperti ini sangat penting dan relevan. "Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi adalah tindakan yang sangat merusak dan menghancurkan. KPU terus memperkuat sistem internal melalui integrasi teknologi agar potensi tindakan tersebut dapat diminimalkan,” tegas Mochammad Afifuddin. Dalam sesi pemaparan materi, Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, menyampaikan materi berjudul Pencegahan Korupsi dalam Mewujudkan Lembaga Negara Antikorupsi. Ia menyoroti pentingnya integritas untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 dari skala 100, menurun dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar,” ujar Wawan Wardiana. Ia juga mengingatkan pentingnya internalisasi 9 nilai antikorupsi, yaitu: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras yang dapat disingkat dengan Jumat Bersepeda dan KK. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Pertanyaan dan masukan disampaikan sebagai bentuk partisipasi aktif peserta dalam memahami isu-isu antikorupsi dan gratifikasi secara lebih mendalam. Kegiatan ditutup oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, yang menyampaikan pentingnya penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu seperti integritas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta keterbukaan. Ia menegaskan bahwa KPU adalah lembaga inklusif yang terus membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem pengawasan dan integritas kelembagaan.

Hai #TemanPemilih, KPU Kabupaten Grobogan gelar giat Apel Pagi, Senin (8/9/2025). Kegiatan yang merupakan agenda rutin mingguan ini dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten Grobogan beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan. Komandan Apel Senin Pagi ini adalah Heri Prasetiyo, S.Sos. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan sedangkan bertindak sebagai Pembina Apel adalah Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Grobogan, Agung Budi Prasetyo, A.Md. Dalam amanatnya, Agung Budi Prasetyo menyampaikan harapannya agar setiap tugas dan tanggung jawab sehari-hari dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran. Beliau menekankan pentingnya komitmen dan kinerja profesional dalam menjalankan setiap amanah yang diemban. Apel berjalan khidmat dan ditutup pada pukul 08.15 WIB

Hai #TemanPemilih, KPU Kabupaten Grobogan memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dengan menjalin sinergi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Grobogan. Koordinasi ini dilakukan oleh Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Kabupaten Grobogan di Kantor DP3AKB Kabupaten Grobogan dan Kantor Polres Grobogan, Rabu (3/9/2025). Tim dipimpin langsung oleh Muh Syaifudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual KPU Kabupaten Grobogan sekaligus Kadiv Hukum dan Pengawasan yang didampingi oleh Anggota Tim, Ngatiman, S.E. yang sekaligus menjabat sebagai Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM, Rama Eka Saputra, S.H. yang sekaligus menjabat sebagai Kasubbag Parmas dan SDM dan Heri Prasetiyo, S.Sos. yang sekaligus menjabat sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Di Kantor DP3AKB Kabupaten Grobogan, kedatangan Tim disambut hangat oleh Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Grobogan, Indartiningsih, S.Sos., M.M. beserta jajaran. Sementara di Polres Grobogan, Tim bertemu langsung dengan KBO Sat Reskrim Polres Grobogan, Iptu Imam Siswanto, S.H., M.H dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Grobogan, Ipda Yusuf Al Hakim. Kerja sama ini menjadi langkah nyata KPU Kabupaten Grobogan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan internal. Melalui sinergi dengan DP3AKB dan Unit PPA Polres Grobogan, KPU Kabupaten Grobogan berharap dapat membangun jaringan informasi yang efektif dan memberikan edukasi di lingkungan kerja dan masyarakat. KPU Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan setiap individu terlindungi. Kerja sama ini menjadi bukti nyata keseriusan KPU Kabupaten Grobogan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan seksual.

#TemanPemilih, melalui media daring, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja Personil Jagat Saksana Triwulan II Tahun 2025, Jum’at (29/8/2025). Rapat yang diselenggarakan oleh KPU RI ini diikuti oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, hingga KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam memperkuat sistem pengamanan internal melalui Satuan Pengamanan Jagat Saksana yang bertugas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota. Dalam arahannya, Sumanto, Kepala Bagian Keamanan KPU RI, menyampaikan evaluasi kinerja Jagat Saksana pada Triwulan II Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pengamanan serta kewajiban personil harus sesuai dengan Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 2 Tahun 2023 dan penggunaan seragam mengacu pada Surat Edaran Sekjen KPU RI Nomor 27 Tahun 2024. Lebih lanjut, Sumanto menjelaskan bahwa pengamanan Jagat Saksana dijalankan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ketat, yang meliputi pemeriksaan tamu di gerbang utama, pengawalan pimpinan, penanganan masalah internal, hingga pengontrolan keamanan kantor. Para personel juga dituntut untuk selalu bersikap ramah, humanis, serta menjaga kedisiplinan, kerapian, kebersihan, dan koordinasi berjenjang. Selain itu, ia menekankan pentingnya peran aktif Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi/KIP Aceh serta Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung kinerja Jagat Saksana di masing-masing wilayah. Melalui kegiatan evaluasi ini, KPU berharap sistem pengamanan internal dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, serta menjaga integritas kelembagaan KPU di mata publik.