Berita Terkini

Rabu, 24 Desember 2025 16:00
107

KPU Kabupaten Grobogan Mengikuti Secara Daring Kegiatan Kajian Rutin Kamis Sesuatu Seri ke XXXIII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025

Hai #TemanPemilih, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti secara daring kegiatan Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke XXXIII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 di Aula Kantor KPU Grobogan, Rabu (24/12/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini mengangkat tema Putusan Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber Petrus Kanisius Nahak Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gregorius Mali Lau Kadiv Hukum dan Pegawasan KPU Kabupaten Belu, serta Siti Solichah Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Semarang. Kadiv Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kajian ini menjadi forum pembelajaran penting bagi jajaran KPU dalam memahami dinamika hukum Pilkada. Ia menyoroti bahwa dalam perkara Kabupaten Belu, pemohon mendalilkan calon Wakil Bupati berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) karena pernah dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena KPU Kabupaten Belu dinilai mampu memberikan jawaban strategis dan meyakinkan. Para narasumber menjelaskan bahwa perkara tersebut diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD dan Yulianus Tai Bere, sebagai Pemohon terhadap KPU Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon. Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Vicente Hornai Gonsalves tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk masa jeda lima tahun sebagai mantan terpidana, serta tidak ditemukan pelanggaran kejujuran dalam tahapan pencalonan. Seluruh proses pemilihan dinyatakan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sementara itu, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha menilai Putusan MK dalam PHPU Kabupaten Belu 2024 bersifat unik karena meskipun selisih suara melampaui ambang batas, MK tetap memeriksa pokok perkara terkait syarat pencalonan. MK menyatakan dalil kekerasan seksual terhadap anak tidak terbukti dan berpandangan bahwa masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana memiliki esensi yang sama dengan kewajiban pengumuman, sehingga kekurangan administrasi pencalonan tidak dijadikan dasar pembatalan, sebuah preseden penting yang perlu dicermati penyelenggara pemilu ke depan. Melalui kajian ini, diharapkan jajaran KPU semakin memperkuat pemahaman hukum serta kesiapan kelembagaan dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan secara profesional dan berintegritas.

Selengkapnya
Selasa, 23 Desember 2025 08:00
104

KPU Kabupaten Grobogan Mengikuti Kegiatan Diskusi Publik dan Penghargaan dalam Rangka Memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025

Hai #TemanPemilih, bertempat di aula KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Diskusi Publik dan Penghargaan dalam Rangka Memperingati Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 "Perempuan Penggerak Perubahan: Perempuan Memimpin Demokrasi Berkembang", Senin (22/12/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU RI secara hybrid ini diikuti KPU RI, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta stakeholder terkait dan NGO pemerhati perempuan dan demokrasi. Diskusi publik ini bertujuan untuk memperkuat peran strategis perempuan sebagai agen perubahan dalam demokrasi dimana KPU memerlukan ruang dialog yang secara khusus mengangkat kontribusi perempuan sebagai penyelenggara pemilu, mengingat peran perempuan terbukti penting dan strategis dalam menjaga integritas, transparansi dan kualitas proses pemilu.  Dalam kesempatan tersebut, KPU mengundang narasumber dari berbagai pihak, termasuk Anggota KPU RI perempuan lintas periode, dimana sejak era reformasi anggota KPU perempuan dari berbagai periode telah berkontribusi dalam reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola pemilu serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi kepemiluan. Rekam jejak ini menjadi sumber pengetahuan berharga yang perlu dihadirkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran kelembagaan. KPU juga turut mengundang narasumber dari sektor-sektor terkait yang memiliki perspektif dan pengalaman dalam penguatan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Dalam kegiatan juga terdapat pemberian penghargaan kepada anggota KPU RI lintas periode, narasumber dan moderator serta KPU Provinsi terbaik dalam representatif gender dan inklusif. Melalui kegiatan ini, KPU berharap dapat meningkatkan pemahaman publik dan generasi muda perempuan tentang peran dan kontribusi perempuan dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemilu, mengidentifikasi peluang, tantangan dan praktik terbaik perempuan di dalam kepemimpinan demokrasi serta merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam lembaga demokrasi. Kegiatan ini juga untuk memperkuat komitmen KPU dan pemangku kepentingan dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang inklusif, profesional dan responsif terhadap prinsip kesetaraan gender.

Selengkapnya
Senin, 22 Desember 2025 10:00
122

KPU Kabupaten Grobogan Menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025

Hai #TemanPemilih, dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 4784/PK.02.1-SD/04/2025 tertanggal 19 Desember 2025, KPU Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, Senin (22/12/2025) pukul 07.30 WIB. Upacara berlangsung dengan khidmat di halaman Kantor KPU Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh Anggota dan Sektetaris KPU Kabupaten Grobogan beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan tersebut, Mungki Maharani, S.E. bertugas sebagai Komandan Upacara. Sementara itu, bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Siti Sundari, S.E., selaku Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan. Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi. Dalam amanatnya disampaikan bahwa peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk penghargaan bangsa Indonesia atas perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, serta peran strategis dalam pembangunan bangsa. Hari Ibu tidak dimaknai sebagai perayaan seremonial semata, melainkan momentum refleksi atas kontribusi nyata perempuan di berbagai bidang kehidupan. Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema ini menegaskan bahwa perempuan merupakan motor penggerak perubahan dan memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan perempuan Indonesia memperoleh kesempatan yang setara, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta mampu berdaya sesuai dengan potensi terbaiknya. Melalui peringatan Hari Ibu ini, KPU Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung nilai-nilai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik di lingkungan kelembagaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai bagian dari kontribusi bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Selengkapnya
Kamis, 18 Desember 2025 16:00
68

KPU Kabupaten Grobogan Hadir dan Menjadi Narasumber Secara Daring dalam Kegiatan Kajian Rutin Kamis Sesuatu Seri ke-XXXII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025

Hai #TemanPemilih, bertempat di aula, KPU Kabupaten Grobogan hadir dan menjadi narasumber secara daring dalam kegiatan Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke-XXXII Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025). Kajian yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah kali ini mengangkat tema “Putusan Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024”. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Tity Yukrisna selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Muh. Syaifudin selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Grobogan, serta Herman Rasidi selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara. Kegiatan dimoderatori oleh Kasubbag Teknis Penyeleneggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan, Heri Prasetiyo. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa “Kamis Sesuatu” telah menjadi agenda rutin KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai forum kajian mendalam terhadap putusan-putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, sengketa Pilkada Barito Utara merupakan perkara yang kompleks dan menonjol karena berproses panjang, termasuk tiga kali pengajuan sengketa ke MK, dua kali pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU), hingga diskualifikasi pasangan calon. Muhammad Machruz menyoroti Putusan Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi Bawaslu oleh KPU. Dalam perkara tersebut, MK menilai KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi, antara lain adanya pemilih yang tidak menunjukkan identitas saat memilih serta dugaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Hal ini, menurutnya, menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu agar lebih berhati-hati, meningkatkan bimbingan teknis (bimtek) di tingkat TPS, serta menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi situasi di lapangan. Sementara itu, Tity Yukrisna menegaskan bahwa kegiatan kajian ini memiliki makna strategis sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Ia menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan administratif, tetapi juga oleh ketepatan, ketelitian, dan kecermatan dalam memahami serta menerapkan norma hukum. Setiap produk hukum KPU, baik berupa keputusan maupun kebijakan lainnya, harus mampu menjawab kebutuhan hukum, mengantisipasi potensi sengketa, serta mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Tity Yukrisna juga memaparkan tantangan geografis Kabupaten Barito Utara yang memiliki kondisi wilayah dengan akses antardesa yang sulit, harus melewati hutan dan sungai, serta rentan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi dinamika penyelenggaraan pemilihan hingga ke tingkat paling bawah. Pada sesi pemaparan, masing-masing narasumber menyampaikan ulasan komprehensif terkait Putusan Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, mulai dari duduk perkara, dalil permohonan, jawaban termohon, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, hingga amar putusan yang memerintahkan pelaksanaan PSU di sejumlah TPS. Dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa perkara PHPU Barito Utara diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya terhadap KPU Kabupaten Barito Utara selaku Termohon, terkait penetapan hasil Pilkada Barito Utara Tahun 2024. Selisih perolehan suara antar pasangan calon berada di bawah ambang batas 2 persen, sehingga memenuhi syarat pengajuan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa sebagian dalil pemohon tidak terbukti, namun terdapat ketidakcermatan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, khususnya terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Atas dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS dimaksud. Selanjutnya, hasil PSU tersebut kembali menjadi objek sengketa dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang diperiksa dalam Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dalam perkara lanjutan tersebut, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pelanggaran serius berupa praktik politik uang (money politics) yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan lanjutan memerintahkan diskualifikasi terhadap semua pasangan calon peserta Pilkada Barito Utara Tahun 2024, serta memerintahkan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Kabupaten Barito Utara dengan pasangan calon baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” ini, diharapkan hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang, serta meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu dan pemilihan.

Selengkapnya
Senin, 15 Desember 2025 10:00
84

KPU Kabupaten Grobogan Gelar Giat Apel Pagi,

Hai #temanpemilih, KPU Kabupaten Grobogan gelar giat Apel Pagi, Senin (15/12/2025). Kegiatan yang bertempat di halaman Kantor KPU Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh Anggota beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Siti Sundari, S.E., Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan yang bertindak sebagai Komandan Apel. Sementara itu, Muh Syaifudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Grobogan, bertindak sebagai Pembina Apel. Apel Senin Pagi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap awal pekan, sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi, disiplin, serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan KPU Kabupaten Grobogan. Apel yang berlangsung dengan khidmat ini selesai pada pukul 08.15 WIB.

Selengkapnya
Kamis, 11 Desember 2025 15:00
137

KPU Kabupaten Grobogan Mengikuti Kegiatan Kajian Rutin Kamis Sesuatu Seri ke-XXXI Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025

Hai #TemanPemilih, KPU Kabupaten Grobogan mengikuti kegiatan Kajian Rutin “Kamis Sesuatu” Seri ke-XXXI Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2025 di Lantai 2 Kantor KPU Grobogan, Kamis (11/12/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini mengangkat tema “Putusan Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024” dan diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber antara lain Jufri Toatubun, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua Selatan; Johana Marie Ivone A, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Boven Digoel; serta Rozky Kustryardhi, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kendal. Dalam sambutannya, Paulus Widiyantoro, Kadiv Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, menyoroti akar persoalan hukum dalam sengketa Pilkada Boven Digoel. Ia menjelaskan bahwa adanya kekosongan hukum terkait persyaratan calon menjadi pemicu munculnya sengketa tersebut. “Persyaratan calon mensyaratkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri terkait status tidak pernah dipidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Padahal beberapa institusi memiliki pengadilan sendiri, seperti peradilan militer, yang tidak terhubung dengan Pengadilan Negeri,” jelas Paulus. Ia berharap pengalaman sengketa ini menjadi dasar bagi KPU RI untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif. “Ini wilayah yang harus kita pelajari dan antisipasi,” tegasnya. Sementara itu, Jufri Toatubun memaparkan kondisi geografis Boven Digoel yang memiliki banyak wilayah sulit dijangkau sehingga berpotensi memengaruhi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada. Ia juga menyinggung dinamika sosial masyarakat setempat yang kerap memunculkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Para narasumber kemudian melakukan kajian mendalam atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK diketahui mengabulkan sebagian permohonan sengketa hasil yang diajukan pasangan calon nomor urut 4, Hengki Yaluwo – Melkior Okaibob, dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Boven Digoel 2024. Dalam putusannya, MK menyatakan calon Bupati nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba, tidak memenuhi syarat karena terbukti merupakan mantan terpidana berdasarkan putusan peradilan militer yang berkekuatan hukum tetap sejak 2005. Namun status tersebut tidak diungkapkan dalam proses pendaftaran. Petrus diketahui menggunakan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Merauke, sementara riwayat pidananya berada di ranah peradilan militer. Atas temuan tersebut, MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, membatalkan penetapan calon dan hasil pemilihan, serta menyatakan Pilkada Boven Digoel 2024 tidak sah. MK memerintahkan KPU Boven Digoel untuk melaksanakan PSU dalam waktu maksimal 180 hari dengan menggunakan daftar pemilih 27 November 2024. PSU akan diikuti tiga pasangan calon yang masih memenuhi syarat: Athanasius Koknak – Basri Muhamadiah, Yakob Weremba – Suharto, dan Hengki Yaluwo – Melkior Okaibob. Partai pengusung eks Paslon Nomor 3 diberi kesempatan mengusulkan pasangan calon baru tanpa Petrus Ricolombus Omba. Melalui putusan ini, penyelenggaraan Pilkada Boven Digoel diharapkan dapat berjalan lebih transparan, jujur, dan adil sesuai prinsip pemilu. Kegiatan kajian rutin ini menjadi ruang penting bagi penyelenggara pemilu untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dinamika sengketa di masa mendatang.

Selengkapnya
🔊 Putar Suara