Berita Terkini

GROBOGAN – Untuk memastikan seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, 9 Desember 2020 mendatang, KPU Grobogan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti rumah sakit, Rutan Kelas IIB Purwodadi, Kejari dan Polres Grobogan. Koordinasi tersebut terkait pendataan jumlah pasien, tenaga medis serta narapidana serta tahanan di Rutan Kelas IIB Purwodadi dan Polres Grobogan, yang ber-KTP Grobogan, dan sudah terdaftar pada DPT maupun daftar pemilih pindahan, berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara nanti. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan semua RS tentang pendataan pemilih pindahan. Dimana, pasien keluarga penunggu, tenaga medis serta karyawan rumah sakit yang saat hari H ada di RS, bisa mengajukan pindah memilih di TPS dekat RS. Pendataannya nanti akan dilakukan setidaknya satu hari sebelum pemilihan,” ujar M. Machruz, komisioner Divisi Data dan Informasi, Selasa (1/12/2020). Sementara itu, pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Purwodadi menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi ruangan aula untuk dipergunakan TPS khusus bagi para narapidana dan tahanan yang mempunyai hak pilihnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Rutan Kelas IIB Purwodadi, Solichin melalui Kasubsie Pelayanan Tahanan, Heri Dwi Siswanto. “Untuk para narapidana dan tahanan yang ber-KTP Grobogan dan punya hak pilih, maka dapat mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Grobogan, 9 Desember 2020. Nantinya, ruang aula Rutan Kelas IIB Purwodadi ini akan dipergunakan untuk TPS khusus bagi para warga binaan pemasyarakatan serta tahanan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Heri, Selasa (1/12/2020). Heri mengungkapkan, pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Klas IIB Purwodadi ini bukanlah kali pertama. Namun, ada perbedaan dalam pemungutan suara dalam Pilbup Grobogan 2020, yakni dilaksanakan pada masa pandemi dan membuat para WBP dan tahanan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Untuk jumlah WBP dan tahanan yang punya hak pilih belum pasti jumlahnya. Memang pelaksanaannya berbeda dibanding tahun sebelumnya, sebab dilaksanakan pada masa pandemi dan penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan nanti. Beruntung, kami sudah menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan, bagi seluruh penghuni Rutan Kelas IIB Purwodadi, termasuk para pegawai dan karyawan. Setiap hari sudah dibiasakan penggunaan masker kepada para tahanan dan narapidana, kemudian setiap sepekan tiga kali dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan tidak hanya di lingkungan rutan saja, namun juga dilaksanakan di kamar para narapidana dan tahanan,” jelas Heri. Terkait pelaksanaannya nanti, tetap sesuai dengan panduan dari KPU Grobogan, dimana nantinya juga akan diamankan oleh para petugas keamanan terkait, serta terdapat saksi-saksi. Harapkan Berjalan Lancar Sementara itu, Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo mengharapkan, dalam penyelenggaraan Pilkada ini, semua warga Kabupaten Grobogan yang sudah punya hak pilih, dapat menggunakan hak pilihnya. Baik itu yang tercatat di DPT maupun daftar pemilih pindahan. “Kami harapkan dalam penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 nanti, dapat berjalan dengan lancar. Seluruh warga Kabupaten Grobogan yang sudah ber-KTP Grobogan dapat menggunakan hak pilihnya. Termasuk rekan-rekan yang bekerja di RS, pasien yang dalam perawatan, tahanan Polres Grobogan, dan rutan. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain, Polres Grobogan, Rutan Kelas IIB Purwodadi, dan seluruh rumah sakit se Kabupaten Grobogan terkait persiapan hal tersebut,” jelasnya. Pihaknya mengajak seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilbup Grobogan, 9 Desember 2020. Yakni dengan pergi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Grobogan dengan gunakan hak pilih Anda ke TPS pada 9 Desember 2020. Jangan khawatir, meski di tengah pandemi, namun kami semua sudah menyiapkan sesuai dengan protokol kesehatan,” tutupnya.

GROBOGAN – Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2020, Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan rapat koordinasi desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Wakil Bupati Grobogan, Senin (30/11/2020). Dalam rapat ini dihadiri Pjs Bupati Grobogan Haerudin, Sekda Grobogan Mohammad Soemarsono, Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan, Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf Susilo, dan Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti. Di kesempatan itu, Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo memaparkan terkait penyegelan kotak suara akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020. Selain melakukan penyegelan surat suara, pada hari selanjutnya yakni tanggal 5-6 Desember 2020 akan dilakukan pergeseran kotak suara dari KPU ke PPK. Selanjutnya, pergeseran kotak suara atau pendistribusian kotak suara dari PPK ke PPS akan dilakukan pada 7-8 Desember 2020. “Tanggal 8 Desember 2020, pergeseran kotak suara dilakukan dari PPS ke TPS. Kemudian, dalam hari H pelaksanaannya nanti, penghitungan akan dilaksanakan mulai jam 13.00 WIB sampai dengan selesai dan semua tahapan pencoblosan menggunakan protokoler kesehatan yang ketat. Untuk pemantau pemilu, hanya ada sayu yaitu jaringan pendidikan pemilih rakyat atau JPPR,” jelas Agung, saat menjelaskan terkait skema pelaksanaan Pilbup Grobogan, 9 Desember 2020 mendatang. Pihaknya mengatakan, persiapan lain yang dilakukan KPU Grobogan antara lain tentang rencana sosialisasi yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Hal tersebut rencananya akan dilakukan melalui Khutbah Shalat Jumat sebelum massa tenang berlangsung. “Untuk logistik APD sampai dengan saat ini sudah didistribusikan di tingkat PPK dan untuk alan bantu tuna netra masih dalam proses pengiriman dari Jember, Jawa Timur. Khusus untuk baju APD yang nanti akan dibagikan ke setiap TPS, apabila tidak terpakai akan ditarik kembali dan akan dihibahkan ke RS milik Pemkab Grobogan.” “Untuk pasien yang sedang dirawat di RS, kami akan berkoordinasi dengan pihak satgas Covid-19 Kabupaten Grobogan. Pada H-3 pencoblosan, kami akan mendata kembali jumlah tahanan dengan berkoordinasi dengan Rutan Klas IIB Purwodadi, Kejari Grobogan dan Polres Grobogan,” ungkap Agung. Surat Suara Rusak Sudah Diganti Agung menerangkan, terkait 4.000 surat suara yang rusak, sudah mendapatkan penggantian dari pihak percetakan. Pihaknya menargetkan penyampulan surat suara per TPS yang dilaksanakan mulai hari ini, ditargetkan selesai dalam waktu dua hari. “Dan setelah selesai penyampulan, langsung dibungkus plastik untuk mengantisipasi musim hujan,” pungkas Agung.

GROBOGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Grobogan menargetkan pendistribusian logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan selesai pada Sabtu-Minggu (5-6/12/2020) pekan depan. Hal itu disampaikan Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo, pasca Rapat Koordinasi Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, di RM Serba Sambal, Minggu (29/11/2020). Menurut Agung, rapat koordinasi logistik ini dihadiri ketua PPK dan anggota PPK divisi logistik se Kabupaten Grobogan. Dalam rapat tersebut, pihaknya menyampaikan terkait persiapan setting logistik pemungutan surat suara. Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo, saat menjelaskan terkait seting logistik pemungutan suara dalam rakor tersebut. “Jadi tadi kami melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan seting logistik pemungutan suara, seperti kebutuhan surat suara dan kotak suara per TPS. Untuk APD, progressnya sudah terdistribusikan di semua PPK. Hanya menunggu APD jenis sarung tangan karet dan thermometer infrared,” jelas Agung. Terkait dengan pendistribusian logistik di daerah terpencil, Agung menyatakan, hingga saat ini belum ada kendala. Hasil Rapid Tes Belum Keluar Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengatakan hingga saat ini KPU Grobogan belum mendapatkan hasil rapid tes seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan kabar yang belum resmi. “Untuk hasil rapid tes KPPS, kita menunggu kabar dari Dinas Kesehatan Grobogan. Hari ini masih tanggal merah, jadi mudah-mudahan besok kita sudah mendapatkan kabar terkait hasil rapid tes seluruh anggota KPPS tersebut. Kita mengimbau kepada masyarakat supaya jangan terpancing dengan berita yang belum resmi. Nanti pastinya akan kita umumkan,” jelas Agung. Meski demikian, saat ini KPU Grobogan tetap berfokus pada kesiapan pendistribusian logistik. Saat ini, pihaknya tengah melakukan penyampulan surat suara dan kotak suara sebelum didistribusikan ke masing-masing kecamatan. “Saat ini, kita sedang melakukan pengemasan surat suara dalam sampul dan kotak suara serta beberapa logistik lainnya sebelum didistribusikan ke tiap-tiap kecamatan,” tutup Agung.

GROBOGAN – Kesiapan logistik pemungutan suara hampir 90 persen. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo. Menurut Agung, pihaknya masih menunggu kedatangan beberapa barang logistik yang belum datang. Barang-barang logistik tersebut mencakup alat pelindung diri (APD), barang logistik lokal dan nonlokal. Untuk barang logistik berupa APD yang tersedia sudah disalurkan ke tingkat PPK. “Persiapannya sudah hampir 90 persen. Saat ini kita menunggu barang logistik yang belum sampai di Kabupaten Grobogan seperti termometer infrared, dan sarung tangan karet. Itu untuk yang APD. Kemudian, untuk barang logistik lokal atau e katalog tahap 1 tinggal menunggu datangnya formulir model C, alat bantu coblos untuk difabel, dan buku panduan. Untuk nonkatalog E, masih menunggu 11 barang yang belum datang. Namun, kami yakin semuanya akan beres sebelum hari H pelaksanaan,” jelas Agung, Kamis (26/11/2020). Sementara untuk logistik surat suara, dari kebutuhan DPT  yakni 1.114.536 ditambah 2,5 persen total 1.143.836 surat suara. Setelah proses sortir dan lipat, terdapat 766 surat suara yang rusak dan kekurangan sebanyak 3.423 SS. “Sesuai kebutuhan DPT ditambah dua persen yakni 1.114.536 surat suara ditambah 2,5 persen dan totalnya 1.143.836 surat suara. Kemudian, kemarin kita lakukan pelipatan dan sortir. Dari proses ini, surat suara total berjumlah 1.139.647. Surat suara yang rusak 766 buah ditambah 3.423 surat suara yang masih kurang. Jadi total surat suara yang kurang berjumlah 4.189 buah. Kita sudah laporkan surat suara yang kurang tersebut kepada KPU RI.  Mudah-mudahan sebelum hari H, surat suara yang kurang ini bisa terpenuhi,” jelas Agung. Suasana pelipatan surat suara beberapa waktu lalu di Gedung Wisuda Budaya Purwodadi. APD Disalurkan Barang logistik berupa alat pelindung diri seperti masker sekali pakai, hand sanitizer, sabun pencuci tangan, disinfektan, masker kain, sarung tangan plastik, tisu towel, kantong plastik sampah, face shield, semprotan, dan ember cuci tangan sudah disalurkan ke tingkat PPK. Agung menjelaskan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak PPK agar penyimpanan barang-barang logistik jenis APD ini ditempatkan di tempat yang aman. “Untuk kotak suara, nanti bentuk dan bahannya sama seperti yang dipergunakan pada pemilihan serentak tahun kemarin. Namun, ada perbedaannya yaitu nanti akan dibungkus plastik, sehingga tetap aman dan terhindar dari penularan Covid-19,” jelas Agung. Distribusi logistik APD di Kecamatan Penawangan mendapatkan pengamanan langsung dari Polsek Penawangan. Dengan kesiapan logistik yang sudah masuk 90 persen ini, Agung berharap sebelum hari H pelaksanaan semuanya sudah siap seratus persen. Terkait hal itu, pihaknya juga berharap semua tenaga yang terlibat dalam pengkondisian dan keamanan barang logistik tetap sehat wal’afiat sampai dengan hari pelaksanaan sampai setelahnya. “Harapannya, semua tetap diberikan kelancaran dan pihak-pihak yang terlibat diberikan kesehatan sampai hari H pelaksanaan, semuanya tetap sehat hingga hari-hari setelahnya. Bahkan, kami berharap tidak ada klaster Covid-19 baru dari pelaksanaan Pilbup Grobogan 2020,” harapnya.

GROBOGAN – Menjelang pelaksanaan Pilbup Grobogan, seluruh PPK mengikuti uji coba nasional rekapitulasi perekapan suara dan penggunaan aplikasi Sirekap di tingkat KPPS, PPK dan KPU. Kegiatan yang diselenggarakan KPU Grobogan ini diadakan sejak Selasa-Kamis (24-26/11/2020). Komisioner KPU Grobogan, Suwiknyo mengatakan, dalam pilkada tahun ini ada beberapa perbedaan untuk perekapan suara. Sesuai dengan regulasi yang turun PKPU 18/2020, perbedaan nomenklatur terkait dokumen berita acara dan sertifikat penghitungan suara ada perbedaan dibandingkan pada pelaksanaan tahun sebelumnya. “Kalau dulu berupa angka, sekarang berisi sesuai dengan jenis kebutuhannya. Sesuai dengan kesepakatan rapat dengar pendapat KPU RI dengan Komisi II, KPU dalam rangka rekapitulasi di tingkat KPPS menggunakan alat bantu yang namanya Sirekap. Akan tetapi, untuk pedoman rekapitulasi itu sendiri, saski pasangan calon serta pengawas TPS akan tetap diberikan salinan hasil secara manual,” jelas Suwiknyo. Terbantu Pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan ini menuturkan dengan aplikasi Sirekap tersebut menjadi alat bantu publikasi KPU yang sangat membantu karena bisa memeriksa melalui foto C hasil pleno di masing-masing TPS. Penggunaan aplikasi ini tentu saja menggunakan layanan internet. Suwiknyo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada KPU RI terkait beberapa daerah di Kabupaten Grobogan yang sinyal internetnya lemah. Namun, hal itu tidak akan menghalangi proses rekapitulasi. “Karena dalam peraturan PKPU, ketika ada TPS di hari H, sinyal tidak ada, maka KPPS diperbolehkan bersama saksi dan pengawas TPS untuk mencari tempat yang ada sinyalnya. Kemudian, mereka melakukan proses pengiriman data,” tambahnya. Pelaksanaan perekapan suara dengan menggunakan aplikasi ini dilakukan setelah pemungutan suara, yakni dilanjuitkan dengan penghitungan. Setelah penghitungan selesai, kemudian ditandatangani KPPS dan dilanjutkan proses digital yakni menggunakan aplikasi tersebut. “Karena sebagai alat bantu publikasi, masyarakat langsung bisa mengecek hasilnya lewat link di KPU Kabupaten. Namun, itu bukan hasil resmi, karena masih dimungkinkan ada beberapa kesalahan di bawah yang kemudian itu diselesaikan di tingkat kecamatan. Untuk hasil resminya, tetap menggunakan rekapitulasi berjenjang dari TPS ke PPK kemudian sampai ke KPU Kabupaten,” tambahnya. Komisioner KPU Grobogan, Suwiknyo, saat menunjukkan aplikasi Sirekap yang menjadi alat bantu dalam penghitungan suara Pilbup Grobogan 2020. Dibandingkan pada pemilihan legislatif tahun lalu, rekapitulasi di tingkat TPS ke PPK, sudah diatur sesuai aturan, yakni tidak memakan waktu lama, yakni tiga hari. Sesuai jadwal yakni pada 9-11 Desember 2020. Selesai penghitungan, kotak suara pada hari itu juga akan diserahkan langsung pada kecamatan. Jeda waktu tiga hari, PPK bisa menyelesaikan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yakni pada 10-14 Desember 2020. “Kendala sudah diantisipasi. Misal hari H ada hal yang tidak diinginkan, seperti sinyal internet blank, kita sudah antisipasi kepada KPPS memfoto hasil C Plano secara manual. Kemudian, di tingkat kecamatan, akan kita buka satu per satu. Hasil foto itu bisa disinkronkan dengan salinan manual yang diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Jadi, tidak ada masalah manakala nanti ada masalah. Rekapitulasi berjenjang tetap kita laksanakan secara transparan,” tambahnya. Berharap Lancar Adanya aplikasi Sirekap yang dinilai lebih canggih diharapkan dapat membantu kelancaran KPPS dan PPK dalam melaksanakan perekapan suara. Hal itu dikatakan Joko, PPK Klambu yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurut Joko, dengan adanya aplikasi ini, perekapan suara bisa dilakukan secara cepat, tepat namun tetap akurat. Seorang anggota PPK saat melakukan simulasi perekapan suara tingkat kecamatan. “Dengan pelatihan ini, kita berharap rekapitulasi di tingkat kecamatan kami bisa berjalan secara cepat, tepat dan tetap akurat. Dengan adanya rekapitulasi berbasis teknologi ini memang lebih canggih, namun ada beberapa hal yang mestinya perlu diperhatikan, seperti beberapa kelemahan yang ada, sehingga pada pelatihan ini kita sampaikan dan nantinya ada hal yang harus diperbaiki,” jelas Joko. Terkait jaringan internet di wilayahnya, Joko menjelaskan, akses internet sangat mendukung dan semua provider bisa dipergunakan di Klambu. “Nanti setelah pelatihan ini, kita akan sampaikan kepada PPS dan KPPS tentang beberapa kelemahan dan kelebihan dalam aplikasi Sirekap ini, sehingga nantinya pada hari pelaksanaan bisa berjalan dengan baik,” pungkas Joko.

GROBOGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Grobogan memfasilitasi debat publik pendalaman materi dan penajaman visi misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Firdausia Ballroom Kyriad Grandmaster Hotel, pukul 13.00-15.00 WIB, Rabu (25/11/2020). Dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jalannya debat publik ini dibawakan moderator Yana Rahmadina dari Metro TV. Sebelum acara ini berjalan, Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo didampingi tiga komisioner lainnya yakni Ngatiman, Suwiknyo dan M. Machrus memberikan sambutannya. Dalam sambutan tersebut, Agung mengawalinya dengan permohonan doa dari seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini untuk almarhum Djoko MP, yang merupakan anggota komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, yang meninggal pada Sabtu (21/11/2020) kemarin. Agung menjelaskan, debat publik yang dilaksanakan dalam suasana pandemi ini merupakan fasilitasi dari KPU Grobogan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan 2020 dalam menyampaikan penajaman visi dan misinya. “Sebelum dilakukan debat publik penajaman visi dan misi ini, kemarin sudah dilakukan FGD penajaman visi misi dan debat publik dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dari elemen masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dirumuskan oleh lima panelis dan pertanyaan yang diutarakan dalam kegiatan debat publik ini bersifat rahasia. KPU Grobogan tidak tahu isinya dan baru dibuka pertanyaannya tadi pada saat debat publik berlangsung,” jelas Agung. Ketua KPU Grobogan, Agung Sutopo. Pertanyaan-pertanyaan untuk pasangan Sri-Bambang ini dirumuskan lima panelis dari berbagai bidang, seperti Dr Eny Winayarti, Isnaini Nurnaningsih, dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Dr Teguh Yuwono, dan Muhammad Nanang Qosim. Sebanyak enam pertanyaan ini dijawab paslon Sri-Bambang dibagi dalam tiga segmen, diantaranya mengenai infrastruktur, penerapan nilai kebangsaan pada generasi muda, covid-19, peningkatan kearifan lokal, pelaku UMKM, dan seni budaya. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab pasangan Sri-Bambang dengan waktu yang sudah ditentukan yakni dua menit. Tidak semua pertanyaan dijawab oleh calon bupati, Sri Sumarni. Beberapa pertanyaan juga dijawab oleh calon wakil bupati dr Bambang Pujiyanto. Contohnya pada saat menjawab pertanyaan terkait kearifan lokal. “Kami ingin anak didik TK-SD sudah dikenalkan budaya-budaya khas dari Kabupaten Grobogan. Nantinya, tempat wisata yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan akan ditata sehingga nantinya Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini bisa dikenal oleh wilayah lain,” jelas dr Bambang Pujiyanto. Sementara itu, Sri Sumarni terlihat lugas saat memberikan jawaban terkait kelangkaan pupuk yang sering menjadi permasalahan bagi para petani di Kabupaten Grobogan. Dalam pertanyaan yang disampaikan dua masyarakat berprofesi sebagai petani, Sri mengatakan bahwa sebenarnya pupuk tidak langka, melainkan dalam penyalurannya memang harus sesuai dengan aturan yang ada. “Pupuk langka itu tidak ada, namun ada langkah yang harus dipahami oleh para petani, yaitu harus memiliki RDKK dengan cara mendaftar pada kelompok tani. Kebijakan pupuk nonsubsidi ini diawasi langsung pemerintah pusat, bukan barang dagangan. Ke depan, jika diberi amanah untuk memimpin kembali Kabupaten Grobogan, kami bersama kepala dinas pertanian dan penyuluh pertanian harus turun ke lapangan untuk mendata kembali para petani yang belum mendapatkan kartu tani, sebab saat ini kartu tani yang diterbitkan bekerja sama dengan bank baru 50 persen yang valid,” tambah Sri. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Grobogan, Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto sebelum masuk ke lokasi acara debat publik. Di akhir debat, pasangan Sri – Bambang menyampaikan kata penutup untuk masyarakat dan diakhiri dengan ajakan untuk berbondong-bondong ke TPS pada 9 Desember 2020 mendatang guna menggunakan hak pilihnya. “Setelah lima tahun saya menjadi bupati Grobogan periode 2016-2021, masih ada program yang belum saya tuntaskan. Dengan kata lain, masih ada PR yang belum terselesaikan. Untuk itu, saya Sri Sumarni berpasangan dengan Bambang Pujiyanto jika diberi kepercayaan menjadi bupati dan wakil bupati Grobogan periode 2021-2024, maka program tersebut bisa kita tuntaskan dengan kerja bersama. Saya yakin, kami bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan lupa ke TPS untuk menggunakan hak pilih Anda pada 9 Desember 2020 mendatang. Tetap patuhi protokol kesehatan dan 3M,” pungkas Sri.