KPU Kabupaten Grobogan Hadir dalam Rapat Evaluasi Kerja-Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Secara Daring Melalui Zoom Meeting
#TemanPemilih, bertempat di Aula, KPU Kabupaten Grobogan hadir dalam Rapat Evaluasi Kerja-Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan secara daring melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Jum'at (1/8/2025) dan diikuti oleh Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum beserta Staf Sekretariat.
Acara dibuka oleh Muslim Aisha, Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, yang menyampaikan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan program kerja Divisi Hukum dan Pengawasan, terutama dalam pasca tahapan pemilu/pemilihan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa Divisi Hukum dan Pengawasan tetap memiliki tanggung jawab penting meski tidak berada dalam masa tahapan, melalui dua program rutin yaitu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyusun laporan kerja semester pertama tahun 2025 dan meninjau pelaksanaan program-program strategis yang telah dirancang,
Dalam sesi evaluasi, disampaikan pula hasil monitoring unggahan dokumen SPIP dan JDIH dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Disampaikan bahwa masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum mencapai target 100% dalam pengunggahan dokumen.
Menanggapi hal ini, KPU Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya ketepatan, keabsahan, dan kelengkapan dokumen sebagai indikator dalam penilaian kinerja nasional, baik oleh KPU RI maupun lembaga eksternal seperti BPK dan Inspektorat.
Dalam diskusi, terdapat penyampaian kendala serta harapan adanya pelatihan teknis lanjutan, bagi personel baru maupun personel dengan jabatan yang baru. KPU Provinsi Jawa Tengah merespon positif dengan rencana akan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan JDIH dan SPIP dalam waktu dekat.
Rapat ditutup dengan penekanan pentingnya kolaborasi aktif antar satker, pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta komitmen penuh dalam menjaga kualitas dokumentasi hukum sebagai cermin tata kelola lembaga yang profesional dan akuntabel.
