Hai #TemanPemilih, bertempat di aula KPU Kabupaten Grobogan mengikuti Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan,  Senin (2/3/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Basmar Perianto Amron, Kadiv Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas rencana kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan ke depan. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap anggota Divisi Hukum dan Pengawasan diharapkan mampu memahami secara komprehensif berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, serta merencanakan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang bersifat dukungan anggaran maupun non-anggaran. Dengan demikian, kapasitas dan kompetensi Divisi Hukum dan Pengawasan dapat terus meningkat dalam menjalankan tugasnya menyelimuti seluruh kegiatan di masing-masing satuan kerja.

Lebih lanjut disampaikan bahwa melalui garis hierarki kelembagaan, kebijakan dari KPU RI diturunkan ke tingkat provinsi, kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja oleh KPU Provinsi. Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengikuti arahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Dewantoputra Adhipermana selaku Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa pertemuan ini membahas secara khusus rancangan kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan yang akan menjadi panduan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026. Output dari kegiatan ini diharapkan selaras dengan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis KPU RI.

Rangkaian kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Muslim Aisha selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan materi bertajuk “Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan KPU Kabupaten/Kota”.

Selain itu, dalam rapat juga dilakukan supervisi terhadap penyusunan rencana kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan selama satu tahun yang akan disusun dalam format seragam serta diselaraskan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Diharapkan melalui koordinasi ini, pelaksanaan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.